Azhar Adam Nilai Penunjukan Bahlil-Sarmuji Jadi Momentum Percepatan Transformasi Ekonomi

JAKARTA — Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Azhar Adam mengapresiasi kepercayaan Presiden Prabowo Subianto kepada dua pimpinan Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Muhammad Sarmuji, untuk menduduki posisi strategis dalam Kabinet Merah Putih.

Bahlil Lahadalia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara Muhammad Sarmuji dipercaya menjabat Menteri Perindustrian. Keduanya dilantik pada 1 Oktober 2026.

Azhar mengatakan, kepercayaan tersebut tidak hanya menjadi kehormatan bagi Partai Golkar, tetapi juga merupakan amanah besar bagi kedua kader tersebut untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada kedua pimpinan kami, Bahlil Lahadalia dan Muhammad Sarmuji, untuk memegang dua posisi yang sangat strategis bagi masa depan ekonomi Indonesia. Bagi kami, ini bukan hanya kehormatan bagi Partai Golkar, tetapi terutama merupakan amanah besar untuk bekerja dan memberikan hasil terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Azhar.

Menurut dia, penempatan Bahlil dan Sarmuji tidak semata-mata berkaitan dengan representasi politik. Kepercayaan tersebut, kata Azhar, juga menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas personal, pengalaman, serta kemampuan keduanya dalam mengawal berbagai agenda strategis pemerintah.

Azhar menilai posisi yang diberikan kepada Bahlil dan Sarmuji memiliki keterkaitan erat dengan agenda transformasi ekonomi nasional, khususnya dalam memperkuat hubungan antara hilirisasi dan industrialisasi.

Ia menegaskan, hilirisasi tidak boleh berhenti pada proses pengolahan sumber daya alam menjadi produk antara. Kebijakan tersebut harus mampu terhubung dengan kapasitas industri nasional sehingga menghasilkan produk bernilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, sekaligus memperkuat penerimaan negara.

“Hilirisasi tidak cukup berhenti pada pengolahan sumber daya alam menjadi produk antara. Kebijakan tersebut perlu terhubung dengan kemampuan industri nasional untuk menciptakan produk bernilai tambah, memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memperkuat penerimaan negara,” katanya.

Hilirisasi Harus Terhubung dengan Kekuatan Industri

Azhar melihat adanya kesinambungan mandat antara Bahlil dan Sarmuji dalam mata rantai transformasi ekonomi nasional.

Menurutnya, koordinasi hilirisasi perlu diikuti dengan kemampuan industri dalam negeri untuk menyerap bahan baku, membangun rantai pasok nasional, serta menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

“Bahlil dan Sarmuji berada pada dua titik yang sangat strategis dalam satu rantai transformasi ekonomi: dari sumber daya menjadi nilai tambah, dan dari nilai tambah menjadi kekuatan industri nasional. Karena itu, keduanya kami yakin dan percaya, akan bekerja secara terintegrasi, berbasis data, target, dan hasil yang terukur,” ujar Azhar.

Ia menambahkan, besarnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional semakin mempertegas pentingnya posisi Menteri Perindustrian.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan industri pengolahan menyumbang 19,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,30 persen. Sementara pada triwulan II 2026, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32 persen secara tahunan.

Sektor industri juga disebut berkontribusi sekitar 39,7 persen terhadap realisasi investasi nasional, menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, serta menyumbang sekitar 82 persen terhadap ekspor nasional pada semester pertama 2026.

“Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa Kementerian Perindustrian bukan sekadar kementerian teknis. Industri adalah salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, kepercayaan kepada Sarmuji harus dibaca sebagai bagian dari upaya memperkuat industrialisasi nasional,” kata Azhar.

Menurutnya, mandat yang diberikan kepada Bahlil untuk mengoordinasikan hilirisasi dan transisi energi juga memperlihatkan komitmen pemerintah memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

Tantangan Besar Mengawal Hilirisasi

Setelah mendapatkan mandat baru, Bahlil menyatakan koordinasi hilirisasi dan transisi energi akan diarahkan untuk mempercepat eksekusi berbagai program pemerintah. Ia juga menyebut sektor ESDM memiliki keterkaitan yang besar dengan agenda hilirisasi nasional.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan sejumlah proyek prioritas di bidang hilirisasi. Kementerian ESDM sebelumnya mencatat terdapat 18 dokumen pra-studi kelayakan proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai sekitar USD38,63 miliar atau setara Rp618,13 triliun.

Azhar menilai besarnya nilai investasi dan jumlah proyek tersebut menunjukkan bahwa Bahlil menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan agenda hilirisasi berjalan sesuai target.

“Bahlil menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan hilirisasi tidak berhenti pada jargon atau groundbreaking, tetapi benar-benar menjadi industrialisasi yang menciptakan nilai tambah, lapangan pekerjaan berkualitas, memperkuat penerimaan negara dan meningkatkan daya saing Indonesia. Di sinilah ukuran keberhasilan harus diletakkan,” tegasnya.

Azhar berharap sinergi antara kebijakan hilirisasi, transisi energi, dan penguatan industri nasional dapat berjalan secara terintegrasi sehingga tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam, tetapi juga memperkuat fondasi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. (yri)